Jelang Pilkada Serentak, Disdukcapil Jeneponto Alami Peningkatan Layanan, Kadis Capil: Jangan Lewat Calo'

JENEPONTO, SULSEL - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur - wakil Gubernur dan Bupati - wakil Bupati yang digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, akhir-akhir ini semakin didapati warga.

Baca juga: Bantu Warga terdampak Banjir di Tapan Pessel, Kabareskrim Salurkan 1000 Paket Sembako

Hal itu, tentu layanan akrab sebutan Capil ini mengalami peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada pemohon (masyarakat) daripada hari-hari biasa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Jeneponto, Mustaufiq yang ditemui di sele-selea kesibukannya mengatakan, dengan meningkatnya layanan ini, pihaknya menyiapkan 5 loket dan 1 loket aduan untuk lebih mempercepat proses pelayanan kepada warga.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Mustaufiq menekankan kepada seluruh masyarakat yang melakukan pengurusan Administrasi kependudukan (Adiminduk). Baik itu perekaman KTP-el, pindah domisili, pembuatan akte kelahiran, akte kematian maupun Kartu Keluarga (KK) agar tidak melalui calo' atau perantara. 

Apalagi meminta imbalan agar di percepat. Sebab, kata Mustaufiq, semua proses pelayanan Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya alias gratis.

Baca juga: PLT Gubernur Sulsel Puji Walikota Parepare, Inovasi Tangani Inflasi Lewat Dana BTT

"Jadi jangan ki lewat calo' silahkan datang ke kantor Capil dan meminta layanan, saat ini kami siapkan 5 loket, " ungkap Mustaufiq kepada Indonesiasatu, Jumat (5/7/2024).

Pihaknya berkomitmen akan terus memberikan pelayanan prima kepada pemohon sepanjang semua berkas prasyaratan yang dibutuhkankannya terpenuhi.

Baca juga: 16 OPD Pemprov Sulsel Paparkan Kinerja dan Program Strategis

"Kalau semua persyaratan pomohon lengkap atau terpenuhi, kami pastikan semua urusan akan tuntas, " katanya.

Mustaufiq menambahkan bahwa Disdukcapil tidak membuka layanan operasional diluar dinas. Kecuali, kunjungan di setiap desa dan kelurahan yang waktunya sudah terjadwal (*). 

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022